Dosen Institut Nurul Islam Mojokerto Dipercaya Menjadi Sekretaris Jenderal PRIMANURA, Luncurkan Buku Kajian Reformasi Birokrasi

Dosen Institut Nurul Islam Mojokerto Dipercaya Menjadi Sekretaris Jenderal PRIMANURA, Luncurkan Buku Kajian Reformasi Birokrasi SEMARANG — Kiprah akademisi dalam mengawal reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terus mendapat ruang yang luas. Salah satunya ditunjukkan oleh M. Hasan Syaifur Rizal, MPA., dosen Institut Nurul Islam Mojokerto yang kini dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pemerhati Reformasi Mutu Aparatur dan Undang-Undang Negara (PRIMANURA). Peresmian sekaligus pengukuhan peran strategis tersebut ditandai dengan kegiatan Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Kajian Kebijakan PRIMANURA yang digelar di Semarang, Sabtu (5/9/2026). Kegiatan ini mengangkat tema: “Rangkap Jabatan di Birokrasi Indonesia: Konflik Kepentingan, Disparitas Regulasi, dan Tantangan Good Governance”. Dalam acara tersebut, PRIMANURA sekaligus meluncurkan buku kajian yang membahas secara mendalam persoalan reformasi birokrasi, khususnya fenomena rangkap jabatan, konflik kepentingan, disparitas regulasi, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebagai Sekjend PRIMANURA, M. Hasan Syaifur Rizal memegang peran penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi, mengembangkan kajian kebijakan, serta membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang peduli terhadap peningkatan mutu pemerintahan. Kehadirannya di jajaran pimpinan PRIMANURA sekaligus membuktikan bahwa dunia akademik memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi nyata bagi tata kelola negara. Pengetahuan yang dimiliki tidak hanya dikembangkan di ruang kuliah, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam forum kebijakan dan gerakan masyarakat sipil. Persoalan rangkap jabatan yang menjadi fokus utama pembahasan dinilai sangat krusial karena berkaitan dengan profesionalitas aparatur, efektivitas pemerintahan, potensi konflik kepentingan, serta independensi pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pembahasannya memerlukan perspektif yang menyeluruh — tidak hanya dari sisi administrasi, melainkan juga hukum, kebijakan publik, etika pemerintahan, dan kepentingan masyarakat luas. Diskusi publik ini menghadirkan narasumber beragam, antara lain Kepala Ombudsman Jawa Tengah, perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, serta para akademisi. Kegiatan ini juga dihadiri unsur masyarakat sipil, mahasiswa, Generasi Anti Korupsi (GENZI) Jawa Tengah, dan Nasyiatul Aisyiyah Kota Semarang. “Reformasi birokrasi bukan hanya urusan pemerintah, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat sebagai penerima langsung layanan publik. Oleh karena itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar M. Hasan Syaifur Rizal. Keterlibatan dosen Institut Nurul Islam Mojokerto ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik, pemerintah, kalangan mahasiswa, dan masyarakat sipil. Kolaborasi antarunsur tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang dialog yang sehat sekaligus melahirkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dan berpihak pada kepentingan publik. Bagi Institut Nurul Islam Mojokerto, keterlibatan dosennya di PRIMANURA juga menjadi bukti nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mengembangkan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peluncuran buku di Semarang bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperluas ruang diskusi mengenai masa depan birokrasi Indonesia yang lebih baik, bersih, dan melayani.(Kak Adi )